Selasa, 15 Maret 2011

Diskop Gelar Baksos

Memperingati Hari Koperasi ke-63, Dinas Koperasi Kutai Timur mengadakan bakti sosial berupa sunatan massal diikuti 32 anak, serta donor darah.  Juga rencana mengadakan jalan sehat berhadiah dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

“Dinas Koperasi telah dan akan mengadakan berbagai kegiatan berkaitan peringatan Hari koeprasi ke-63, yang jatuh 12 Juli. Khusus jalan sehat, Dinas Koperasi tetap melaksanakan. Memang pelaksanaan sempat molor karena persoalan teknis saja. Tapi bukan berarti jalan sehat tersebut batal digelar,” jelas Kepala Dinas Koperasi Encek Ahmad Suryanto, Senin (26/7) lalu.

Dikatakan, di jalan sehat ada hadiah undian. Meski Encek Ahmad Suryanto belum menyebutkan hadiah yang disediakan untuk komunitas jalan sehat  yang beruntung, namum ia tetap optimistis kegiatan olahraga itu bakal ramai. “Nanti kita lihat waktu tepat, kapan jalan sehat diadakan,” katanya.

“Mari Pertahankan Prestasi”

SENGATA- Pada acara serah terima jabatan Kepala Dinas Koperasi (Diskop) Kutim antara Abi Wahyuhanafi dengan Suryanto selaku pejabat baru, terungkap bahwa pegawai yang memiliki disiplin ilmu perkoperasian sangat terbatas.

Menurut Abi Wahyuhanafi, hingga sekarang di lingkungan Dinas Koperasi hanya ada 4 orang pegawai yang berlatar belakang pendidikan di bidang koperasi. "Salah seorang diantaranya adalah saya. Karena saya dipindahtugaskan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan, maka di Dinas Koperasi sekarang tinggal tiga orang yang bekerja sesuai disiplin ilmunya,” papar Abi Wahyuhanafi, Selasa (2/6).

Mengingat  Diskop Kutim kekurangan pegawai yang memiliki disiplin ilmu sesuai bidangnya, maka perlu ada penyesuaian penempatan pegawai sehingga program kerja kedepan dapat terlaksana sesuai rencana.

“Apalagi urusan Dinas Koperasi adalah melakukan pembinaan terhadap manusia melalui pelatihan, tentunya pegawai yang bertugas harus punya kemampuan tertentu untuk mencetak insan yang memiliki jiwa sebagai pengusaha,” lanjutnya.

Sedangkan Suryanto yang mantan Kepala Disperindag Kutim juga mengungkapkan hal yang serupa. "Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga kekurangan tenaga yang bekerja sesuai habitatnya," sebutnya.

Suryanto mengakui sengaja mengungkap hal tersebut sebagai masukan kepada tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)  agar kedepan dalam penempatan pegawai harus memilih tenaga yang memiliki kompetensi di bidang perindustrian dan perdagangan. “Sehingga kedepan pembenahan pembangunan yang menjadi tanggung jawab Disperindag dapat terwujud dengan baik,” ujarnya pada acara yang berlangsung di Aula Dinas Koperasi Bukit Pelangi.

Sedangkan Sekkab Kutim Sjafruddin Achmad dalam sambutannya menyatakan, acara serah terima jabatan tersebut murni inisiatif pegawai Dinas Koperasi.

“Ini merupakan hal yang wajar. Apalagi staf Diskop Kutim selama ini tidak banyak menuntut, namun mampu meningkatkan kinerja dalam membenahi pembangunan. Termasuk Abi Wahyuhanafi selaku mantan Kadis Koperasi. Saya kira semua tahu, beliau adalah pejabat yang tidak miskin dan juga tak kaya. Selama bertugas di Disperindag, beliau cukup sukses," ucapnya.

Selanjutnya Sekkab mengimbau kepada seluruh pegawai yang bertugas di Diskop maupun Disperindag agar terus melakukan pembinaan, dan mempertahankan prestasi yang pernah dicapai selama ini. Dua lembaga teknis ini diakuinya sangat dibutuhkan keberadaannya untuk memacu roda perekonomian masyarakat.

"Mari pertahankan prestasi yang pernah dicapai selama ini. Kemudian kepada semua staf, hendaknya senantiasa memacu diri dalam mewujudkan pembangunan sesuai kemampuan yang ada," tandas Safur- panggilan akrab Sjafruddin Achmad. (hms2)

Diskop Babel: Promosikan Produk UMKM di Sejumlah Daerah

Jakarta, 8/7 (SIGAP) - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi Bangka Belitung (Babel) akan mengunjungi beberapa daerah,
untuk mempromosikan produk UMKM provinsi itu.

Menurut Kepala Koperasi dan UMKM Babel Budiman Ginting, selama 2010 ini instansinya menjadwalkan tujuh kegiatan di luar daerah, dengan tujuan untuk memperkenalkan dan promosi produk UMKM serta belajar dari daerah lain agar lebih kompetitif. Demikian disampaikan Budiman Ginting di Pangkalpinang, Kamis (8/7).
Guna mendorong perkuatan koperasi dan UMKM diprovinsi itu, Koperasi dan UMKM memprioritaskan lima program pokok dengan 75 kegiatan sejak 2008 hingga 2012.
"Dari 75 kegiatan ini tidak semuanya dilaksanakan dalam setahun, namun dilaksanakan secara bertahap dan tergantung anggaran yang ada hingga 2012 nanti," katanya.
Dirinya menjelaskan, program pokok yang dilaksanakan diantaranya penciptaan iklim usaha yang kondusif, pengembangan kewirausahaan dan pengembangan kompetitif, dukungan kapasitas kelembagaan serta pemberdayaan UMKM.
Budiman Ginting menambahkan, guna mendorong perkuatan kelembagaan dan permodalan koperasi dan UMKM, dirinya akan mengaktifkan lembaga keuangan mikro yang ada di daerah.
Menurutnya, selain itu lebih mengaktifkan koperasi simpan pinjam maupun perkuatan bidang lain dari berbagai sektor, yang nantinya diharapkan menjadi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
"Dengan mengaktifkan koperasi simpan pinjam dapat mengembangkan usaha kecil milik masyarakat dan diharapkan nantinya menjadi Bumdes," ujarnya.
Untuk itu, perlu dukungan pemerintah baik melalui anggaran APBD maupun APBN, dan mengharapkan peran serta pihak perusahaan untuk mengembangkan UMKM.
"Pihak perusahaan bisa mendukung UMKM melalui program CSR dan program lainnya yang akan kami laksanakan untuk meingkatkan kesejahteraan masyarakat melalui UMKM dan koperasi," katanya.
Terkait  hal tersebut, Ir Hapsari Laksmi Koestiati MM,  Asisten Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosoial dan Bencana (SKP BSB) menyambut positif langkah yang dilakukan Provinsi Babel melibatkan pihak swasta untuk mengembangkan UMKM. Menurutnya, banyak manfaat yang bisa didapat dengan bekerjasama pihak swasta. ”Salah satu manfaatnya adalah bagaimana belajar manajemen yang baik. Ada pendampingan yang positif untuk para pengusaha kecil didaerah itu,” jelasnya kepada SIGAP, Kamis (8/7).  Ditambahkan Rieke, sapaan akrabnya, bila manajemen baik maka imbaskan pada pengelolaan menjadi baik.
Ditambahkannya, UMKM biasanya terkait dengan potensi yang didaerah tersebut. “Bantuan yang diberikan oleh swasta biasanya berkaitan dengan potensi yang ada didaerah tersebut,” pungkasnya. 

Rabu, 09 Maret 2011

Pasang atau perbarui Google Chrome - Mengunduh dan memasang Google Chrome

Pasang atau perbarui Google Chrome - Mengunduh dan memasang Google Chrome

Visi dan Misi

                    Visi Kementerian Koperasi dan UKM

Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 09/M/2005 tanggal 31 Januari 2005 bahwa kedudukan Kementerian Koperasi dan UKM adalah unsur pelaksana pemerintah dengan tugas membantu Presiden untuk mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Indonesia. Tugas Kementerian Koperasi dan UKM adalah merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta pengendalian pemberdayaan koperasi dan UMKM di Indonesia. Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan visi, yaitu:
Menjadi Lembaga Pemerintah yang kredibel dan efektif untuk mendinamisasi pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian.

                     Misi Kementerian Koperasi dan UKM

Rumusan misi Kementerian Koperasi dan UKM adalah: Memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan nasional melalui perumusan kebijakan nasional; pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan pemberdayaan di bidang koperasi dan UMKM; serta peningkatan sinergi dan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian koperasi dan UMKM secara sistimatis, berkelanjutan dan terintegrasi secara nasional.

                   Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM

Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM secara umum adalah menjadikan KUMKM sebagai pelaku ekonomi utama dalam perekonomian nasional yang berdaya saing. Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM selama periode tahun 2005 - 2009 dapat dirumuskan sebagai berikut:
  1. Mewujudkan kondisi yang mampu menstimulan, mendinamisasi dan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya 70.000 (tujuh puluh ribu) unit koperasi yang berkualitas usahanya dan 6.000.000 (enam juta) unit usaha UMKM baru;
  2. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha koperasi dan UMKM pada berbagai tingkatan pemerintahan;
  3. Meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian koperasi dan UMKM di pasar dalam dan luar negeri;
  4. Mengembangkan sinergi dan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM;
  5. Memberikan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, tepat, transparan dan akuntabel.
 

Menkop: Indonesia Kehilangan Tokoh Penggerak Koperasi Terbaik

JAKARTA- Menteri Koperasi (Menkop) dan UKM Sjarifuddin Hasan mengatakan, Indonesia kehilangan salah satu tokoh penggerak koperasi terbaik pasca-meninggalnya Bustanil Arifin di Los Angeles dalam usia 85 tahun.

"Ini kehilangan besar bagi bangsa kita, seorang putra bangsa terbaik, Bustanil Arifin, telah meninggalkan kita," kata Menteri Sjarifuddin Hasan kepada Antara di Jakarta, Minggu malam.

Ia mengatakan, Bustanil Arifin telah meletakkan dasar pendidikan koperasi yang sangat patut untuk diteladani dan dilanjutkan di Indonesia.

Menurut Menteri, Bustanil yang pernah menjabat sebagai Menteri Muda Urusan Perkoperasian merangkap Kabulog merupakan tokoh yang sangat concern terhadap pendidikan perkoperasian di Indonesia.

"Beliau sangat menyadari betapa koperasi sangat berperan penting dalam perekonomian rakyat," katanya.

Bahkan, sampai menjelang ajal menjemputnya, Menteri Sjarifuddin, masih bisa merasakan peran Bustanil Arifin sekaligus jasa-jasanya dalam membangun koperasi Indonesia.

Menteri menyampaikan duka terdalamnya atas kehilangan tokoh yang telah sangat berjasa dalam dunia pendidikan koperasi tersebut.

Ia berharap akan lahir tokoh-tokoh seperti Bustanil Arifin yang mampu membaharui dan melanjutkan perjuangan gerakan koperasi Indonesia. "Kita harus melanjutkan perjuangan beliau, selamat jalan Pak Bus," demikian Menteri Koperasi dan UKM, Sjarifuddin Hasan.

Sumber : Koperasi dan UKM

10 Program Prioritas Koperasi dan UMKM 2011

Palangka Raya, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kalimantan Tengah, Dra Hj Jamilah Yakob mengatakan, pada 2011 ada 10 program prioritas yang akan dilakukan pihaknya dalam upaya pengembangan koperasi dan UMKM di Kalteng. "10 program prioritas itu ada 61 ke-gitan dengan total anggaran sementara sebesar Rp4,l miliar lebih," kata Hj Jamilah Yakob, di Palangka Raya, Senin (21/2).

Hal ini katanya sesuai dengan APBD Kalteng 2011, dalam upaya meningkatkan ekonomi kerakyatan guna meneruskan dan menuntaskan pembangunan agar mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Menurutnya, selain dukungan anggaran APBD provinsi dalam 10 program prioritas 2011. kegiatan ini juga didukung dari anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kementerian Koperasi dan UMKM RI sebesar Rp4 miliar lebih. "Selain itu juga ada dana tugas pembantuan sebesar Rp4, 3 miliar lebih, untuk kegiatan revitalisasi dan pengembangan lembaga pendidikan pelatihan koperasi dan UMKM," ujarnya.

Diutarakannya, dalam pengembangan pemberdayaan koperasi di Kalteng, isu strategis dan masalah yang sangat mendesak adalah, masih rendahnya perkembangan jumlah dan usaha koperasi dan UMKM sebagai dasar penguatan struktur dan fundamental perekonomian di daerah.

"Kalteng sejak tahun 2000 sampai 2010 telah menerima bantuan perkuatan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI. antara lain berupa bantuan dana bergulir dan bantuan sarana usaha produksi," terangnya.

Dijelaskannya, pada tahun 2006-2007 ada delapan koperasi penerima bantuan, antara lain, KUD Tunas Harapan Desa Bukit Sawit Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, berupa pembibitan sapi Bali sebanyak 100 ekor.

Bantuan lainnya juga diberikan kepada KUD Mula Membangun di Kelurahan Lahei Kabupaten Barito Utara, berupa pembibitan sapi Bali sebanyak 100 ekor.

Sumber : Koperasi dan UKM

Pemerintah dukung forum koperasi bentuk bank

JAKARTA Pemerintah mendukung rencana Forum dan Sinergi Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam (KSP/USP) mendirikan bank usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tetapi harus berorientasi pada kemudahan akses.

"Bank atau Forum KSP/USP hanya nama, yang terpenting adalah kemudahan akses bagi UMKM. Artinya, kalau Forum KSP/USP mau mendirikan perbankan khusus, harus ada ke-berpihakan," ujar Menkop dan UKM Sjarifuddin Hasan kemarin.

Jika pendirian Bank UMKM terlaksana oleh forum ini tetapi penyalurannya juga melayani usaha besar, lanjut Menkoop, berarti kehadirannya tidak bermanfaat. "Karena itu dia minta agar Froum KSP/USP dan Koperasi Jasa Keuangan maupun Koperasi Jasa Keuangan Syariah [KJK/KJKS) harus konsisten."

Sjarifuddin Hasan optimistis, forum bisa mendirikan bank dengan menyatukan kekuatan finansial, sementara di sisi lainoperasional masing-masing KSP/USP tetap berjalan normal seperti biasa. Dengan pola operasional secara terpisah, forum maupun bank yang dibentuk bisa saling mendukung.

Untuk itu Kementerian Koperasi dan UKM siap melakukan fasilitasi terhadap rencana ke-11 KSP/USP mendirikan Bank UMKM. "Kami bersedia mendorong pendirian bank tersebut, karena ini merupakan impian gerakan koperasi sejak lama," kata Sjarifuddin.

Ketua Forum dan Sinergi KSP/USP Sahala Panggabeanmenjelaskan pendirian Bank UMKM masih sebatas rencana, dan membutuhkan waktu rae-realisasinya. "Sebab, proses mendirikan bank tidak mudah, karena harus mempersiapkan SDM dan finansial."

Seluruh anggota forum, menurutnya, juga harus mempunyai visi dan misi yang sama. "Jika belum ada kesepakatan, kami juga tidak bisa memaksakan rencana tersebut. Kami harus menjaga keutuhan forum ini," ujat Sahala.

Dalam rencananya, forum beranggotakan 11 KSP/USP ter-sebut juga akan mengembangkan bisnis secara bersama sedangkan bentuknya masih disosialisasikan kepada seluruh anggota forum. Jika anggota setuju, segera direalisasi.

Ke-11 KSP/USP yang bergabung dalam forum dan membuka RAT bersama terdiri dari Kos-pin Jasa, KSP Nasari, KSP Ko-danua, KSP Bina Usaha Parmadi Utomo, USP/KSU Sejahtera Bersama, KSP Dana Nusantara, KSP Lohjjinawe, KSP Pangestu, KSP Multi Niaga, USP Koperasi Suryakencana, USP Koperasi Serambi Dana.

Sumber : Koperasi dan UKM

Mengikis kemiskinan lewat koperasi

Mulai tahun ini kalangan koperasi akan memasuki babak baru dalam perannya sebagai salah satu soko guru perekonomian.
Kementerian Koperasi dan UKM sebagai instansi pemberdaya usaha mikro, kecil dan menengah akan memberdayakan koperasi sebagai lembaga keuangan mikro (LKM) di perdesaan. Sejauh ini peran LKM oleh koperasi masih sebatas di wilayah perkotaan ataupun daerah yang tumbuh dan berkembang.

Kini peran koperasi selaku LKM didorong agar menjangkau kawasan remote area, yang terpencil dan jauh dari jangkauan pembinaan instansi terkait.

Selain untuk menopang pertumbuhan usaha mikro, peran koperasi sebagai LKM di wilayah perdesaan yang terpencil juga untuk menyampaikan secara langsung berbagai informasi menyangkut pertumbuhan ekonomi dan berbagai program pengentasan kemiskinan dari pemerintah.

Soalnya selama ini program pemerintah terkait pengentasan kemiskinan masih kerap ditanggapi pesimistis oleh masyarakat luas termasuk mereka yang berada di perdesaan.

Pemerintah dianggap hanya berkutat pada angka-angka statistik di atas kertas yang tidak menyentuh inti persoalan yang dihadapi masyarakat miskin di perdesaan.

"Jadi dengan hadirnya koperasisebagai LKM di tengah-tengah masyarakat perdesaan tadi, lebih bisa mendeteksi dan memahami langsung apa yang mesti dilakukan guna memacu pertumbuhan ekonomi perdesaan," kata Pariaman Sinaga, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM.

Yang paling utama dari persoalan tesebut, lanjut dia, apakah rakyat benar-benar merasa nyaman dalam agenda pemerintah untuk mengatasi jumlah pengangguran dan angka kemiskinan.

Pada dasarnya persoalan perekonomian memang tidak hanya terkait dengan pendapatan rakyat. "Itu sebabnya Kemenkop mendorong pengentasan pengangguran dan kemiskinan dengan mengedepankan peranan koperasi sebagai LKM."

Tahun ini, Kemenkop dan UKM menargetkan 300 unit-400 unit koperasi sudah bisa menjalankan perannya sebagai LKM untuk memberdayakan perekonomian rakyat.

Adapun jumlah desa di 33 provinsi mencakup 502 kabupaten/ kota mencapai 67.175 desa.

"Tujuan pencapaian inklusif harus diikuti pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan. Lalu, di mana peranan koperasi sebagai LKM? Ke depan pembiayaan tidak harus lagi terfokus pada usaha skala menengah dan besar," ujar Pariaman.

Dana APBN

Koperasi akan menjadi pemberdaya pelaku usaha mikro diperdesaan yang rata-rata membutuhkan pembiayaan Rp500.000-Rp2 juta guna memacu peningkatan usaha. Pembiayaan untuk setiap desa tersebut dialokasikan dari APBN yang masuk anggaran Kemenkop.

Menurut Pariaman, jika peran koperasi tersebut benar-benar fokus kepada masyarakat miskin yang jumlahnya sekitar 31 juta orang, masalah kemiskinan bisa ditanggulangi. "Masyarakat desa pun akan langsung merasakan program tersebut."

Dengan demikian, angka statistik yang diumumkan pemerintah terkait penanggulangan kemiskinan tidak sekadar di atas kertas tetapi benar-benar langsung dirasakan masyarakat yang juga berperan sebagai pelaku ekonomi.

Peningkatan peran koperasi terkait penanggulangan kemiskinan itu akan berlangsung hingga 2014 dengan sumber pembiayaan dari dana bantuan sosial (bansos).

"Mengapa harus melalui kredit bansos, karena bagi negara yang PDB-nya masih rendah, kredit merupakan motor pengembangan ekonomi."

Pada akhirnya. Pariaman optimistis pemberdayaan masyarakat miskin di perdesaan melalui koperasi akan memicu tumbuhnya berbagai aktivitas ekonomi yang bisa memutus lingkaran kemiskinan.

"Karena itu, perkuatan unit-unit ekonomi perdesaan, harus dikelola oleh masyarakat setempat. Siapa motor penggeraknya, secara terminologi hukum disebut koperasi, ".

Sumber : Koperasi dan UKM

Menkop UKM Pendekatan OVOP Lewat Koperasi Jadi Kekuatan Ekonomi yang Besar

Jakarta, MENTERI Koperasi dan UKM Syarief Hasan mengatakan, program One Village One Product (OVOP) melalui koperasi di tanah air seperti yang dilaksanakan di Pacitan. Jawa Timur.menghasilkan batik kualitas tinggi dengan pewarna alami yang ramah lingkungan dan diminati pasar ekspor. "Di sini terbukti koperasi dapat menjadi kekuatan ekonomi yang besar yang dapat menyejahterakan rakyat Indonesia," kata Menteri Sjarifuddin dalam siaran pers Kemenkop dan UKM yang diterima SENTANA, Rabu (9/3).


Disebutkan, kesuksesan Pacitan melalui OVOP koperasi tersebut mendorong Menteri untuk berharap empat tahun ke depan Pacitan akan melahirkan koperasi terbesar kedua di Indonesia setelah Kospin Jasa yang saat ini merupakan koperasi terbesar di Indonesia.

Balikan menteri memuji Pemerintah Kabupaten Pacitan yang menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang meluncurkan program OVOP. Menteri berjanji untuk memprioritaskan Kabupaten Pacitan untuk mendapatkan perkuatan modal melalui Lembaga Pengelola Dana Bcrguiir (LPDB) KUMKM

OVOP. kata Menteri, merupakan program yang berasal dari Jepang yakni Oita dengan konsep mendorong produk daerah melalui koperasi. Semua produk yang ada dituntut memiliki nilai tambah yang tinggi sehingga memiliki nilai jual yang tinggi.

Batik di wilayah itu banyak dikembangkan di Dusun Lorok Desa Bo-goharjo. Kecamatan Ngadirojo, sehingga batik tulis khas daerah itu lebih banyak dikenal sebagai batik lorok. Produk itu potensial dikembangkan sebagai produk unggulan karena memiliki nilai tambah tinggi termasuk unik lantaran menggunakan pewarna alami yang ramah lingkungan.

Suplai bahan baku dan pemasaran dilakukan oleh koperasi diantaranya Koperasi Wanita Canting Jaya yang menyuplai bahan baku dari Solo, Yogyakarta, dan Bali, Koperasi Wanita Balik Puri, dan Koperasi Maju Lancar Malika.

Sampai saat ini, produk batik lorok terkendala persoalan di antaranya masih terbatasnya upaya promosi, belum seluruh perajin memiliki merek dan hak paten, serta sulitnya infrastruktur untuk menjangkau sentra batik lorok (sekitar 40 km dari pusat kota Pacitan). Padahal, batik tersebut terbukti telah diminati oleh pembeli asing dari India dan Jerman yangsudah mendatangi dan memesan langsung ke sentra batik lorok.

Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya KUKM Kementerian Koperasi dan UKM, I Wayan Dipta, menyalakan, pihaknya akan tenis berupaya mempromosikan produk unggulan. Pacitan tersebut melalui pameran-pameran termasuk mendisplay batik lorok di Gedung Smesco UKM Jakarta. "Setelah dipromosikan di Smesco UKM Jakarta, batik lorok semakin dikenal bahkan telah dipesan pembeli asing dari India dan Jerman," kata Wayan.

Pihaknya juga siap membantu permodalan para perajin batik melalui koperasi dan memfasilitasi merek/ branding serta hak paten. Pada kesempatan itu. Menteri Koperasi dan UKM. Sjarifuddin Hasan, menyerahkan bantuan 40 unit sarana/kios kepada pedagang kaki lima melalui Koperasi Bumi Raya Perkasa, bantuan pelatihan pengrajin gula kelapa, dan bantuan permodalan pengrajin gerabah melalui Koperasi Maju Asri.

Menteri juga menyerahkan bantuan pengadaan sarana peralatan produksi batik tulis kepada Koperasi Wanita Batik Puri, bantuan permodalan kepada Koperasi Maju Lancar Malika. dan bantuan perkuatan modal kepada Koperasi Wanita Canting Jaya.


Sumber : Koperasi dan UKM

Kemenkop luncurkan model warung UKM mart

JAKARTA Kementerian Koperasi dan UKM tahun ini akan meluncurkan model pengembangan usaha berbasis koperasi dengan mengedepankan warung-warung yang diberi brand UKMmart sebagai andalan pemasaran komoditas produk lokal.

Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kemenkop dan UKM Neddy Rafinaldi Halim mengatakan secara umum pengembangan UKMmart yang di-fokuskan di berbagai daerah ini, tidak seperti minimarket yang sudah eksis.

"Luas dan ukurannya mungkin tetap seperti waning, atau bisa juga lebih besar. Akan tetapi komoditas andalannya adalah produk lokal. Skema ini dimaksudkan sekaligus mengangkat pemasaran produk lokal," ujarnya hari ini.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan meluncurkan prototipe atau model percontohan UKMmart tersebut. Namun Neddy belum bisa memastikan jadwal pastinya. "Ideini mumi dari Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan."

Peluncuran UKMmart dilandasi keinginan mengoptimalkan pemasaran produk lokal di daerah-daerah. Pemasoknya bisa koperasi setempat atau diserahkan ke UKM yang selanjutnya mendistribusikan ke UKMmart di bawah koordinasi pemerintah daerah setempat.

Untuk itu, di setiap provinsi akan dipetakan berapa koperasi maupun anggotanya yang mengoperasionalkan warung-warung. Adapun untuk operasionalnya di-dukung dana APBN Perubahan.

Kehadiran UKMmart akan identik dengan ciri khas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), termasuk logonya akan didesain khusus. Penataan komoditas mengacu pada sistem warung modern yang telah menjadi standar toko modem.

"Jaringan usaha yang akan dikembangkan ini atas dasar potensi produk lokal. Artinya seluruh produk UMKM maupun koperasi bisa dipasarkan melalui jaringan warung modem itu. Ini bisa jadi jaminan terhadappasokan komoditas yang dijual." Dengan konsep tersebut, Neddy optimistis produk lokal atau daerah akan berkembang secara sistematis sebab umumnya sesuai dengan permintaan pasar dari masyarakat setempat. "Rencana yang dikonsep Menkop, di setiap provinsi ada sekitar 30 unit- 50 unit UKMmart."

Selanjutnya setiap daerah berkepentingan mengembangkan kelembagaan untuk melakukan penataan administrasi. "Dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan UKM serta Pemda setempat."

Sumber : Koperasi dan UKM

Sistem Informasi Data Dasar Koperasi dan UKM Terpilih (SIDD KUKMT)

Perangkat lunak Sistem Informasi Data Dasar KUKM Terpilih (SIDD KUKMT) sedang dalamtahap akhir pengembangan. Sistem tersebut diharapkan mampu memberi peringatandini terkait dengan dampak aplikasi kebijakan terhadap sektor KUKM.
KOPERASI dan UKM (KUKM) diakui memiliki peran strategis bukan saja mendorong pertumbuhan ekonomi, melainkan juga penyerapan tenaga kerja. Karena dinilai sangat strategis untuk distribusi barang dan jasa, KUKM memiliki peran penting untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan.

Hal itu dapat dilihat bukan saja dari proporsi jumlah usaha, melainkan juga perannya terhadap ekonomi nasional. Jumlah koperasi pada 2008 sebanyak 155.301 unit dengan anggota 26.814.780 orang dan volume usaha Rp62,25 miliar, SHU Rp4,28 miliar.

Berdasarkan data BPS 2008 jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berkembang menjadi 51,26 juta dan mampu memberikan kontribusi pada total PDB nasional sebesar 52,7%, atau sekitar Rp2.6o9,4 triliun dari total PDB Rp4.954,o triliun. Sektor UKM juga mampu menyerap tenaga kerja 90,9 juta orang atau 94,4% dari total tenaga kerja nasional.

Secara teknis, upaya pemberdayaan KUKM dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang berpengaruh pada upaya pemberdayaan KUKM adalah sumber daya manusia, pasar, modal, teknologi, dan lingkungan bisnis. Sementara itu, faktor eksternal yang mempengaruhi KUKM adalah kondisi politik, internasional, ekonomi, hukum, dan sosial budaya.

Untuk mengetahui setiap dampak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terhadap perkembangan KUKM, tahun ini Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya UKMK, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, akan meluncurkan Sistem Informasi Data Dasar Koperasi dan UKM Terpilih (SIDD KUKMT).

SIDD KUKMT merupakan software berbasis web yang terkomputerisasi dan terintegrasi sehingga mampu memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk melakukan perhitungan, proyeksi, pemeriksaan, dan peringatan tentang kondisi terkini dari permasalahan yang tengah dihadapi koperasi dan UKM.

Data yang mampu diakses dalam software ini antara lain adalah kemampuan produksi, kemampuan bertahan, kemampuan ekspansi, maupun dalam hal peranan dalam perekonomian, penyerapan tenaga kerja, inflasi, distribusi, maupun fiskal.

Berdasarkan data dalam software itu, pemerintah dapat mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi satu kebijakan, pascadike-luarkannya kebijakan pada sektor koperasi dan UKM. Dengan mekanisme itu, di masa datang pemerintah dapat menyusun kebijakan lebih efektif.

Saat ini ada tiga permasalahan pokok yang kerap kali dihadapi Koperasi dan UKM, yaitu dinamisnya situasi pasar, perubahan kondisi ekonomi global yang mengakibatkan gejolak harga, aplikasi kebijakan pemerintah yang berdampak pada sektor koperasi dan UKM. Faktor kebijakan pemerintah di sektor koperasi dan UKM itulah yang menjadi sasaran utama untuk dikaji melalui software ini.

Misalnya pemerintah berniat menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), diharapkan dapat ditampilkan di layar komputer sektor koperasi dan sektor UKM mana saja yang terkena dampak atas naiknya harga BBM. Contoh berikutnya adalah, bila pemerintah berniat akan menaikkan harga kedelai, pada tabel komputer diharapkan akan nampak sejumlah koperasi tahu tempe yang akan menerima-dampaknya. Berdasar hal itu, permasalahan potensial diharapkan dapat ditangani secara dini, melalui diluncurkannya software Sistem Informasi Data Dasar Koperasi dan UKM Terpilih (SIDD KUKMT).

PERANTI LUNAK

Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalisasi dampak yang merugikan koperasi dan UKM, baik yang diakibatkan kebijakanpemerintah secara langsung, maupun oleh gejolak harga akibat tidak langsung dari kebijakan lain. Hasil analisa software itu juga bisa dijadikan informasi, sekaligus pengetahuan bagi masyarakat luas yang berminat mengembangkan usaha mereka.

Dalam rangka pengembangan, sumber data bagi aplikasi sistem tersebut akan dikumpulkan dengan kuesioner untuk koperasi dan UKM yang diambil secara acak se-Indonesia. Struktur datanya terdiri dari data UKM, data koperasi, tabel data referensi untuk informasi dari sektor koperasi, UKM, provinsi, kabupaten/kota, dan data transaksi.

Peranti tersebut didesain user friendly. Program menunya terdiri dari program utama yang dihubungkan ke sub-sub program, subprogram input/edit, subprogram output, submenu untuk print/ cetak (Word, Excel, dan PDF), subprogram petunjuk/pertolongan, subprogram utility, subprogram back up data.

Input datanya terdiri dari data Koperasi dan UKM se-Indonesia, dengan sektor usaha, komoditas, yang dibagi per provinsi dan kabupaten/ kota. Untuk meng-inpuf data selain dapat dilakukan di pusat input data, dapat dilakukan secara online melalui media web, dengan menyewa salah satu space di provider.

Sementara itu, untuk output datanya berupa data keragaan koperasi (daftar rekap dan detail koperasi perprovinsi, jenis koperasi, berupa tabel dan grafik. Output data tersebut dapat menunjukkan keterkaitan antar sektor Koperasi dan UKM, yang dapat dicetak dalam format PDF maupun Word. Back up data dilakukan setiap triwulan, semester, dan tahunan, sedangkan restore data dapat dilakukan per periode. Tidak kalah pentingnya dari itu semua adalah tentang jaminan keamanan data. Aplikasi program tersebut dapat di-back up/restore/clear data hanya oleh administrator, yang dilindungi password. Hardware dan software yang digunakan di pusat data adalah Windows 2003 Server, sedangkan para klien hanya membutuhkan browser Internet Explorer/IE dan Mozilla Firefox Aplikasi Sistem Informasi Data Dasar KUKM Terpilih ini dibuat under web (PHP dan MySQL).

Sektor Koperasi dan UKM yang akan menjadi objek dalam aplika-s\/software SIDD KUKMT mencakup koperasi angkutan, koperasi tahu tempe, koperasi perikanan, koperasi susu, koperasi kerajinan, koperasi pertanian, sektor ukm di bidang pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor jasa.

Sumber : koperasi dan ukm

Dana Bergulir Koperasi Capai Rp1,25 Triliun

                                                       3 Koperasi di Sulsel Dapat Bantuan
 
MAKASSAR,UPEKS--Kementerian Koperasi dan UKM dalam hal ini Lembaga Penyaluran Dana Bergulir (LPDB) di tahun 2010 telah memberikan bantuan dana bergulir terhadap beberapa koperasi yang ada di Sulsel.
Di tahun 2010 lalu ada tiga lembaga koperasi di Sulsel yang berhasil menerima bantuan dana bergulir yang dialokasikan dari dana APBN .
 
Humas dinas koperasi dan UKM Provinsi Sulsel, Haeruddin SE, Senin (7/3), mengatakan pemberian bantuan untuk tiga koperasi yang ada di Sulsel tahun lalu berkisar Rp15 miliar untuk tiga lembaga koperasi.
"Dengan adanya bantuan dana bergulir yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap koperasi yang ada di Sulsel, merupakan sebuah apresiasi terhadap peran koperasi di Sulsel," terang Khaeruddin.
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel juga akan terus melakukan pembinaan terhadap lembaga koperasi dan UKM untuk dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian di tahun ini yang berkisar 7,5 persen dari posisi 2010 lalu.
Untuk pengembalian dana bergulir, lanjutnya, yang diterima melalui LPDB, nantinya para koperasi diberi waktu 3-5 tahun untuk melunasi dana bergulir tersebut.
"Serta peran serta masyarakat dan pelaku koperasi inilah nantinya diharapkan dapat memberi sumbangsih yang cukup besar akan prestasi perekonomian yang ada di setiap daerah saat ini," tandasnya.
Hingga Desember 2010, jumlah koperasi yang telah difasilitasi pembiayaan untuk selanjutnya disalurkan kepada UMKM mencapai 1.026 koperasi, yang juga disebut sebagai Perusahaan Pasangan Usaha (PPU). Adapun jumlah seluruh koperasi di Indonesia mencapai 150.000 unit.
Meski sampai saat ini LPDB belum memiliki kantor cabang di daerah-daerah, namun telah berhasil melayani UMKM pada 29 provinsi. Pada periode kerja 2011, dana yang dialokasikan sampai ke tangan UMKM melalui koperasi sebesar Rp1,25 triliun.
Untuk merealisasi penyaluran tersebut, lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Koperasi dan UKM tersebut, 90% mempercayakannya kepada gerakan koperasi sebagai mitra. Sedangkan 10% lainnya dipercayakan kepada non koperasi seperti lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank.
Sementara untuk tahun ini, secara nasional LPDB mengalokasikan dana pembiayaan Rp1,25 triliun bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang disalurkan melalui unit-unit koperasi di seluruh Indonesia. (D setiawan)
 

Selasa, 01 Maret 2011

Disperindagkop Kaltim Gelar Pasar Murah Sembako



SAMARINDA:Dalama rangkaian Peringatan Hari Ulang Tahaun (HUT) Provinsi Kaltim ke-53 tahun 2010, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim menggelar Pasar Murah Sembako. Pelaksanaannya berlangsung selama 2 hari di halaman Kantor Disperindagkop Kaltim.
Kepala Bidang Koperasi dan UKM Disperindagkop Kaltim Amanullah Ramli menjelaskan, pelaksanaan Pasar Murah Sembako, pihaknya telah mendirikan sekitar 20 stand. Ada 18 distributor sembako siap mengisi stand-stand yang telah disediahkan tersebut.

"Untuk harga, masyarakat yang ingin berbelanja di Pasar Murah Sembako, tentu tak perlu kuatir. Pasalnya, harga yang ditawarkan merupakan harga distributor. Dengan begitu, harga pasti miring bila dibandingkan dengan harga yang ada di pasar, maupun di pasal swalayan. Seperti harga gula per kilonya hanya Rp10 ribu,"jelas Amanullah Ramli kepada Poskota Kaltim, Senin (4/1).
Ditambahkan, agar tak terjadi monopoli, pihaknya telah membatasi, khususnya untuk kebutuhan gula pasir. Setiap pembeli hanya diperbolehkan membeli 3 kilogram. Agar masyarakat lainnya tidak kehabisan.
"Oleh karena itu, kita membatasinya setiap pembeli cukup 3 kilogram saja. Pasalnya persediaan yang ada, khususnya untuk 2 hari hanya satu setengah ton saja. Kita membatasinya, agar masyarakat yang membeli tidak monopoli," tandasnya.
Menurut dia, selain pelaksanaan pasar murah, pihaknya juga akan menggelar hal yang sama di halaman Kantor Gubernur Kaltim pekan depan.
"Insya Allah, selain disini (halaman Disperindagkop-red), pekan depan, kita juga akan menggelar pasar murah sembako di halaman Kantor Gubernur Kaltim, mudah-mudahan momen tersebut masyarakat bisa memanfaatkannya untuk berbelanja akan kebutuhan Sembako, karena harga yang ditawarkan merupakan harga distributor sehingga dapat membantu masyarakat," jelas dia.

Pelaksanaan Pasar Murah Sembako dibuka sekitar pukul 09.00 Wita. Pegawai dari Disperindagkop maupun pegawai lainnya yang kantornya berdekatan dengan Disperindagkop langsung menyerbu. Bukan saja dari kaum ibu-ibu, tapi juga bapak-bapak maupun masyarakat yang kebetulan lewat mampir untuk berbelanja.

Budayakan Tidak Gunakan Fasilitas Pemerintah

SAMARINDA-Dinas Pendapatan Pengelolahan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Samarinda sekarang ini  melakukan penelusuran terhadap 18 aset yang dimiliki Pemkot yang harus diselesaikan dalam waktu dekat. Hal ini terungkap saat rapat  pembahasan aset milik Pemkot Samarinda yang dipimpin langsung Wakil Walikota Samarinda H Nusyirwan Ismail, Selasa (01/03). Menurut Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah (DPPKAD) Samarinda, H Ibrahim penelusuran tersebut bertujuan untuk melakukan pendataan terhadap aset yang dimiliki Pemkot yang selama ini katanya masih dipegang orang sebelumnya.
"Ke 18 aset ini  terdiri dari pergantian hak tanah yang digunakan oleh Sekolah Dasar, rumah dinas pejabat, pengembalian batas tanah hingga penghapusan kendaraan dinas melalui lelang," lontar Ibrahim.

Dia mengutarakan, melalui penelusuran tersebut setidaknya pemerintah dalam hal ini melalui instansinya bisa melakukan inventarisir terhadap aset dengan melakukan sertifikasi lahan-lahan maupun hal lain sebagainya yang menyangkut kepemilikikan dengan Pemkot Samarinda. Hal itu dimaksudkan agar kedepannya perlahan-perlahan  penelusuran terhadap aset milik pemerintah tersebut bisa
tuntas dengan waktu yang diharapkan.
"Agar tidak menjadi hambatan lagi, saat ini kita melakukan sosialisasi dan juga pembinaan terhadap pemegang aset sekarang. Karena tujuan kita di tahun 2011 untuk mengejar predikat  Wajar dengan Pengecualian (WDP)," tegas Ibrahim.
Asisten IV bidang Administari dan Umum Pemkot Samarinda H Maryadi yang hadir dalam rapat itu mengatakan, sudah saatnya  masing-masing SKPD di lingkungan Pemkot Samarinda mempunyai planing melakukan pendataan  terhadap aset yang dimiliki, hal ini bertujuan mempermudah kinerja dari DPPKAD kedepannya dalam melakukan inventarisir aset.

Dia mencontohkan seperti Dinas Bina Marga dan Pengairan yang saat ini mempunyai berbagai macam alat berat sebagai penunjang kerja di lapangan. "Buldozer dan Excavator yang dimiliki Dinas Bina Marga itu wajib untuk didata, karena semua itu merupakan aset yang dimiliki Pemkot Samarinda," ucapnya.
Perlu adanya pengamanan terhadap aset yang dimiliki Pemkot   sekarang sangat diharapkan, tentunya melalui langkah sertifikasi  terhadap lahan yang sekarang harus dilakukan, agar tidak menjadi kendala lagi. "Kita harapkan jangan sampai ada lagi aset milik Pemerintah yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain, dan mengenai aset bergerak agar segera untuk dikembalikan,"ucapnya.

Sementara, Wakil Walikota Samarinda H Nusyirwan Ismail dalam arahannya berpesan kepada DPPKAD agar dalam melakukan  inventarisir terhadap aset pemerintah bisa dikerjakan secara rapi dan terdata. Dia berkeinginan budaya untuk tidak menggunakan fasilitas Pemerintah yang berkaitan dengan aset diluar jam kerja bisa diterapkan pegawai Pemkot Samarinda.
"Kalau tidak menggunakan fasilitas Pemerintah , toh tidak mengurangi juga fasilitas pribadi kita di rumah," lontar Wawali.
Selain itu, terkait mengenai penghapusan kendaraan dinas, Nusyirwan menyarankan agar Pemerintah kedepan bisa menerpakan sistem outsourching dengan pihak ketiga dalam hal pengadaan kendaraan dinas sebagai penunjang operasional pemerintah. "Karena dengan ini, biaya dikeluarkan oleh pemerintah tidak terlalu besar untuk masalah perawatan dan perbaikan, mengingat masih ditanggung oleh pihak
swasta,"ucapnya.

lihat Biodata PNS Pemkot Cukup Klik http://simpeg.svr/simpeg

SAMARINDA-Globalisasi telah membawa dampak perubahan berbagai bidang, tidak terkecuali bagi upaya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik menuju era desentralisasi. Dalam menghadapi era Globalisasi tersebut Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda sekarang ini telah melengkapi sistem informasi pegawai dengan berbasis web lokal di lingkungan Pemerintah kota.
          Sistem Aplikasi bernama  simpeg web ini dicanangkan bertujuan untuk mempermudah para Pegawai Negeri Sipil (PNS)  dalam mengakses data kepegawaian hingga meng-update pengumuman di Lingkungan Pemkot Samarinda. Kepala BKD Samarinda Suryawan Atmaja mengatakan, sistem tersebut merupakan sistem peningkatan inovasi dari sistem yang lama."Sebelumnya, pengintegrasian data yang dimiliki BKD tidak efisien serta tidak karuan dan seringkali data yang ada di server sudah tidak lagi data terbaru dari masing-masing SKPD,"Ucap Suryawan saat mensosialisasikan sistem informasi berbasis web tersebut ke para Pegawai Pemkot Samarinda, Kamis (24/02).
          Dia menjelaskan, dengan adanya simpeg web yang beralamat http://simpeg.svr/simpeg, diharapkan  keakuratan data dan pekerjaan yang lebih efisien dapat tercapai, dan juga bisa dimanfaatkan oleh para pegawai dengan baik dan benar."Untuk masalah teknologi saya rasa BKD Samarinda tidak jauh ketinggalan dengan daerah lain. Untuk tahap selanjutnya kami akan melaunching simpeg web ini bersamaan dengan website milik BKD yang bisa diakses oleh kalangan umum,"tegas Suryawan yang pagi itu didampingi Sekretaris BKD Fachrul Rozi.
          Sementara, Kepala Bidang Dokumentasi dan Informasi BKD Samarinda Masran Daduy Zentra yang membawahi bidang data di lingkungan BKD Samarinda mengutarakan, Simpeg Web adalah sistem informasi kepegawaian berbasis web lokal yang bertujuan untuk mendukung pendataan kepegawaian di lingkungan BKD Samarinda. Dengan adanya web simpeg, maka para PNS dilingkungan Pemkot bisa mengetahui biodata pegawai tersaji secara lengkap mulai dari golongan hingga kenaikan pangkat, tentunya dengan cukup mengetik nama pegawai di dalam kolom yang berada di halaman web. "Untuk bisa masuk ke web ini sementara hanya bisa diakses melalui koneksi jaringan internet milik BKD baik itu wireless atau kabel. Kalau tidak ada halangan secepatnya akan kita sinergikan dengan jaringan yang dimiliki bagian humas dan juga instasi lain agar web ini nantinya bisa akses oleh pegawai pemkot secara luas,"ucapnya.
Dia juga menambahkan, selain untuk mengakses data para PNS, kedepannya web itu juga akan bisa mengakses data Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) yang bekerja di lingkungan Pemkot.

Ditengah Krisis Global Koperasi Terbukti Mampu Bertahan

Samarinda-Kepala Dinas Koperasi dan UKM kota Samarinda, H Nasaruddin mengatakan meski terjadi krisis keuangan global yang dampaknya  dirasakan sejumlah negara dan para pengusaha di Indonesia, namun koperasi terbukti mampu bertahan terhadap akibat dampak krisis tersebut.
”Koperasi dengan azas kekeluargaan terutama di Samarinda dinilai mampu meredam gejolak ekonomi, pasalnya, koperasi dalam setiap unit usahanya bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan anggotanya,” katanya, Jum’at (24/4).
            Menurutnya, saat ini pemberdayaan dan peningkatan kelembagaan koperasi harus  ditingkatkan, karena pihaknya mencatat pertumbuhan koperasi saat ini mencapai angka seribu. Dinas Koperasi dan UKM Samarinda terus berupaya meningkatkan  kelembagaan dan pemberdayaan usaha koperasi.
Potensi dan  peningkatan koperasi  dapat dilihat dari  banyaknya koperasi yang didirikan masyarakat yang mencapai ribuan, padahal sulit pengelolaannya.
Nasaruddin yang didampingi Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Ali Mushofa menjelaskan koperasi  bertujuan mensejahterakan anggotanya dapat terwujud manakala pengurus dan anggota mampu mengelola dengan baik. Setiap anggota koperasi yang berada di Samarinda diharapkan dapat berperan aktif memberdayakan koperasinya masing-masing.
            ”Yang harus ditanamkan kepada  setiap pengurus dan anggota  koperasi yaitu  agar anggota dapat berperan aktif, kalau anggotanya aktif dan memahami pentingnya koperasi maka kesejahteraan anggota dapat dinikmati, sebab hidup matinya koperasi tergantung anggota," papar Nasaruddin.
            Nasaruddin mencotohkan, anggota koperasi yang aktif akan mendapatkan keuntungan yang didapat dari pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU nantinya  dibagi  untuk cadangan modal 40 persen, dan untuk anggota 40 persen dan sisanya untuk pengurus, pengawas hingga untuk kegiatan-kegiatan sosial.
            ”Meski demikian, guna  mewujudkan hal tersebut,  bukan berarti Dinas Koperasi dan UKM  tanpa halangan, banyak kendala dan rintagan yang dihadapi, . walaupun pengelolaanya cukup sulit, namun  terus dilakukan pembinaan terbukti jumlah koperasi di Samarinda cenderung meningkat,” kata Nasaruddin.

Tiga Koperasi Samarinda Mendapat Penghargaan

Samarinda- Hari  koperasi nasional (Harkopnas) ke 62 rencananya diperingati pada tanggal 13 Juli 2009 yang dipusatkan di Kota Samarinda dan akan dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Dalam peringatan  Harkopnas tersebut ada tiga koperasi Samarinda yang akan mendapatkan penghargaan dari Presiden SBY sebagai koperasi terbaik,” kata Kabid Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Samarinda, Ali Mushofa saat dihubungi, Kamis (9/7).
Ia mengatakan,  ketiga koperasi yang akan mendapatkan penghargaan tersebut adalah koperasi  Primkoveri, koperasi BMT Jabal Noor dan Koperasi Karyawan Pembangunan.
Dikatakan Ali Mustofa, bahwa  dalam kegiatan Harkopnas tersebut Dinas Koperasi dan UKM Samarinda  terus melakukan  persiapan  untuk mensukseskan kegiatan tersebut, sebab Harkopnas tersebut bertarap nasional, dan dihadiri oleh Presiden sehingga harus benar-benar siap.
Menurutnya,  dinas koperasi Samarinda mengikuti sejumlah  kegiatan di antaranya  pasar rakyat dan ekspo, menampilkan sejumlah produk UKM yang menjadi binaan dinas koperasi . Ada  sekitar 1.200 anggota koperasi  dan pengurus  yang mengikuti  acara puncak Harkopnas di Stadion Sempaja.
            Ali Mustofa menjelaskan rencananya puncak peringatan Harkopnas digelar  pada 12 Juli, namun karena kesibukan Presiden sehingga di undur manjadi tanggal 13 Juli 2009.  Pelaku Koperasi Samarinda dalam kegiatan itu mengisi dua tempat yaitu  Pasar Rakyat , ada sekitar 80 stand,  dan mengisi  ekspo yang digelar Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).
“Peringatan Harkopnas di Kaltim dikemas secara meriah,  dan mempunyai peran penting sebagai soko guru perekonomian,” katanya.
Sementara itu, Koordinator Panitia Harkopnas,  Nusyirwan Ismail, mengatakan panitia  Harkopnas menyediakan sebanyak 132 stan pameran.      Pameran selain diikuti sebanyakl 33 Provinsi di Indonesia juga di ikuti oleh kabupaten/kota se Kaltim.
Dijelaskan bahwa pameran dibagi dua yakni untuk pameran produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari 33 provinsi yang diselenggarakan oleh Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) bekerjasama dengan Kementerian Koperasi. Selain itu   pameran untuk UMKM Kabupaten/kota  se Kaltim atau Pasar Rakyat. 
            “Dari 132 stan yang disediakan 50  stan akan diisi oleh Pemprov Kaltim dan 24 stan diisi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kaltim dan  sisanya untuk 33 provinsi dan pasar rakyat menyediakan sebanyak 158 stan,” katanya.