Pemerintah dukung forum koperasi bentuk bank

JAKARTA Pemerintah mendukung rencana Forum dan Sinergi Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam (KSP/USP) mendirikan bank usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tetapi harus berorientasi pada kemudahan akses.

"Bank atau Forum KSP/USP hanya nama, yang terpenting adalah kemudahan akses bagi UMKM. Artinya, kalau Forum KSP/USP mau mendirikan perbankan khusus, harus ada ke-berpihakan," ujar Menkop dan UKM Sjarifuddin Hasan kemarin.

Jika pendirian Bank UMKM terlaksana oleh forum ini tetapi penyalurannya juga melayani usaha besar, lanjut Menkoop, berarti kehadirannya tidak bermanfaat. "Karena itu dia minta agar Froum KSP/USP dan Koperasi Jasa Keuangan maupun Koperasi Jasa Keuangan Syariah [KJK/KJKS) harus konsisten."

Sjarifuddin Hasan optimistis, forum bisa mendirikan bank dengan menyatukan kekuatan finansial, sementara di sisi lainoperasional masing-masing KSP/USP tetap berjalan normal seperti biasa. Dengan pola operasional secara terpisah, forum maupun bank yang dibentuk bisa saling mendukung.

Untuk itu Kementerian Koperasi dan UKM siap melakukan fasilitasi terhadap rencana ke-11 KSP/USP mendirikan Bank UMKM. "Kami bersedia mendorong pendirian bank tersebut, karena ini merupakan impian gerakan koperasi sejak lama," kata Sjarifuddin.

Ketua Forum dan Sinergi KSP/USP Sahala Panggabeanmenjelaskan pendirian Bank UMKM masih sebatas rencana, dan membutuhkan waktu rae-realisasinya. "Sebab, proses mendirikan bank tidak mudah, karena harus mempersiapkan SDM dan finansial."

Seluruh anggota forum, menurutnya, juga harus mempunyai visi dan misi yang sama. "Jika belum ada kesepakatan, kami juga tidak bisa memaksakan rencana tersebut. Kami harus menjaga keutuhan forum ini," ujat Sahala.

Dalam rencananya, forum beranggotakan 11 KSP/USP ter-sebut juga akan mengembangkan bisnis secara bersama sedangkan bentuknya masih disosialisasikan kepada seluruh anggota forum. Jika anggota setuju, segera direalisasi.

Ke-11 KSP/USP yang bergabung dalam forum dan membuka RAT bersama terdiri dari Kos-pin Jasa, KSP Nasari, KSP Ko-danua, KSP Bina Usaha Parmadi Utomo, USP/KSU Sejahtera Bersama, KSP Dana Nusantara, KSP Lohjjinawe, KSP Pangestu, KSP Multi Niaga, USP Koperasi Suryakencana, USP Koperasi Serambi Dana.

Sumber : Koperasi dan UKM

Dana Bergulir Koperasi Capai Rp1,25 Triliun

3 Koperasi di Sulsel Dapat Bantuan

MAKASSAR,UPEKS--Kementerian Koperasi dan UKM dalam hal ini Lembaga Penyaluran Dana Bergulir (LPDB) di tahun 2010 telah memberikan bantuan dana bergulir terhadap beberapa koperasi yang ada di Sulsel. Di tahun 2010 lalu ada tiga lembaga koperasi di Sulsel yang berhasil menerima bantuan dana bergulir yang dialokasikan dari dana APBN .

Humas dinas koperasi dan UKM Provinsi Sulsel, Haeruddin SE, Senin (7/3), mengatakan pemberian bantuan untuk tiga koperasi yang ada di Sulsel tahun lalu berkisar Rp15 miliar untuk tiga lembaga koperasi. "Dengan adanya bantuan dana bergulir yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap koperasi yang ada di Sulsel, merupakan sebuah apresiasi terhadap peran koperasi di Sulsel," terang Khaeruddin. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel juga akan terus melakukan pembinaan terhadap lembaga koperasi dan UKM untuk dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian di tahun ini yang berkisar 7,5 persen dari posisi 2010 lalu. Untuk pengembalian dana bergulir, lanjutnya, yang diterima melalui LPDB, nantinya para koperasi diberi waktu 3-5 tahun untuk melunasi dana bergulir tersebut. "Serta peran serta masyarakat dan pelaku koperasi inilah nantinya diharapkan dapat memberi sumbangsih yang cukup besar akan prestasi perekonomian yang ada di setiap daerah saat ini," tandasnya. Hingga Desember 2010, jumlah koperasi yang telah difasilitasi pembiayaan untuk selanjutnya disalurkan kepada UMKM mencapai 1.026 koperasi, yang juga disebut sebagai Perusahaan Pasangan Usaha (PPU). Adapun jumlah seluruh koperasi di Indonesia mencapai 150.000 unit. Meski sampai saat ini LPDB belum memiliki kantor cabang di daerah-daerah, namun telah berhasil melayani UMKM pada 29 provinsi. Pada periode kerja 2011, dana yang dialokasikan sampai ke tangan UMKM melalui koperasi sebesar Rp1,25 triliun. Untuk merealisasi penyaluran tersebut, lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Koperasi dan UKM tersebut, 90% mempercayakannya kepada gerakan koperasi sebagai mitra. Sedangkan 10% lainnya dipercayakan kepada non koperasi seperti lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Sementara untuk tahun ini, secara nasional LPDB mengalokasikan dana pembiayaan Rp1,25 triliun bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang disalurkan melalui unit-unit koperasi di seluruh Indonesia. (D setiawan)